INDONESIA di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional,
saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius
semua p1hak. Good Governance atau tata pemerintahan yang balk, merupakan
be gian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang
cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seining dengan tuntutan
era reformasi. Situasi dan, kondisi ini menuntut adanya kepemimpian nasional
masa depan, yang diharapkan marnpu menjawab tantangan bangsa Indonesia
mendatang.
Perkembangan situasi nasional dewasa ini, dicirikan dengan tiga fenomena
yang dihadapi, yaitu :
1) Permasalahan yang semakin kompleks (multi-dimensi);
2) Perubahan yang sedemikian cepat (regulasi, kebijakan, dan aksi-reaksi
rnasyarakat);
3) Ketidakpastian yang relatif tinggi (bencana clam yang silih berganti,
situasi ekonomi yang tak mudah diprediksi, dan perkembangan politik yang "up
and down".
Kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi di Indonesia antara
pemerintah dengan rakyatnya mapun partai yang mewakili rakyat dengan
konstituennya, menjadikan berbagai fenomena permasalahan sulit untuk dipahami
dengan logika awam masyarakat. Seperti :
1) Indonesia kaya-raya potensi sumber daya alam (SDA), mengapa
banyak yang miskin?
2) Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan naik drastis dalarn tiga
tahun terakhir ini dari 23 Trilyun (2003, menjadi 51 Trilyun lebih (2007),
mengapa jumlah penduduk miskin justru meningkat dari 35,10Jt (2005)
menjadi 39,05 Juta(2006) atau bertambah 3,9 juta ? Bukankah bila
anggarannya ditambah dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan
(baca: mengurangi jumlah penduduk miskin) Berikutnya, produksi pertanian
konon surplus meningkat 1,1 juta dan bahkan kita pernah berswasembada
pangan. Mengapa harga beras membumbung tinggi? Mengapa harus
import terus? Semua ini, masyarakat pusing 7 keliling karena tidak
memahami kebijakan nasionalnya. Komunikasi politik ke bawah secara
efektif terjadi, sehingga rakyat hanya mengandalkan informasi dari
berbagai media massa dengan variastif dan terkadang bias berbau
provokatif.
Dalam situasi masyarakat seperti itu (kebingungan informasi), masyarakat
tak tahu apa itu good governance. Sekalipun pemerintah bwrusaha gencar
memasyarakatkannya, namun proses dan cara yang salah dalam
berkomunikasi justru akan disambut dengan apatisme masyarakat. Dalam
situasi masyarakat yang sedang belajar berdemokrasi, komunikasi politik yang
transparan, partisipasi, dan akuntabilitas kebijakan publik menjadi sangat
penting. Ini artinya, bahwa good governance menemukan relevansinya.
Pengertian Good Governance
Terminologi Good Governance (GG) dalarn bahasa dan pemahaman
masyarakat termasuk disebagian elite politik, sering rancu. Setidaknya ada tiga
terminologi yang sering rancu yaitu Good Governance (tata pemerintahan
yang balk), Good Goverment (Pemerintahan yang balk), dan clean governance
(pernerintahan yang bersih).
Good Governance menurut Bank Dunia (World Bank) adalah cara
kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi
untuk pengembangan masyarakat (The way state power is used in managing
economic and social resources for development of society).
Good Governance sinonim dengan penyelernggaraan manajemen pembangunan
yang (5 Prinsip) :
· solid & bertanggung jawab yang sejalan dg demokrasi & pasar yang efisien;
· menghindari salah alokasi & investasi yang terbatas;
· pencegahan korupsi balk secara politik maupun administratif;
· menjalankan disiplin anggaran;
· penciptaan kerangka politik & hukum bagi turnbuhnya aktivitas
kewiraswastaan.
3
Menurut UNDP, Good Governance dimaknai sebagal Praktek penerapan
kewenangan pengelolaan berbagai urusan.
penyelelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di
semua tingkatan
Dalam konsep di atas, ada tiga Pilar Good Governance yang penting yaitu :
1) Economic governance (baca : kesejahteraan rakyat);
2) Political Governance (baca. proses pengambilan keputusan);
3) Administrative Governance (baca : tata laksana pelaksanaan kebijakan).
Dalam proses mernaknai peran kunci stakeholders (pemangku
kepentingan), mencakup 3 domain Good Governance, yaitu: 1) Pemerintah (peran :
menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif), 2) Sektor swasta (Peran :
menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan); 3) Masyarakat (peran:
mendorong interaksi sosiai, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota
masyarakat berpartisipasi).
Dalam pelaksanaan Good Governance, mendasarkan 9 prinsip dasar, yang
disebut PRINSIP-PRINSIP GG UNDP yang telah dikembangkan di Indonesia,
yaitu : Participation, rule of law, transperancy, responsiveness, consensus
orientation, equity, effectiveness & efficiency, accountability, dan strategic Vision.
GG ala Indonesia
Good Govanance, bila kita kupas : "Good" rnaknanya adalah nilai2 yg
menjunjung tinggi kehendak rakyat dan meningkatkan kemampuannya dim
pencapaian tujuanserta berdayaguna & berhasilguna dalam pelaksanaan
tugasnya utk mencapai tujuan tersebut. "Governance" maknanya pemerintahan
berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan nasional yang
telah digariskan, dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.
Apa nilai-nilai dasar yang ada di Indonesia? Musyawarah mufakat,
menjunjung moralitas, tersikap terbuka, tanggap, menjaga persatuan, berkeadilan
social, bergotong-royong, bertanggung jawab, dan berkeinginan luhur.
Kesembilan nilai ini apabila kota kaitkan dengan 9 prinsip dasar tidak akan
i
secara mendasar berbeda.
Misalnya, transparansi (sudah terkandung dalam musyawarahmufakat),
akuntabilitas (sudah terkandung dalam nilai bertanggung jawab) dst.
Orientasi ideal GG diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan
pemerintahan yang berfungsi ideal apabila melakukan upaya mencapai tujuan
nasional secara efektif dan efisien. Tujuan Nasional (Alinea IV Pembukaan UUD
45).
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dengan demikian maka GG ala Indonesia, didifinisikan sebagai praktek
penyeleriggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkemampuan mengelola
berbagai sumberdaya yang bersifat sosial dan ekonorni dengan balk untuk
kepentingan sebesarbesarnya rakyat Indonesia berdasarkan azas
musyawarah dan mufakat. Sedangkan wujudnya di Indonesia berupa
Penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, efisien dan
efektif, tanggap dan bertanggungjawab, bertindak dan berpihak pada kepentingan
rakyat, serta mampu menjaga keselarasan hubungan kemitraan melalui proses
interaksi yang dinamis dan konstruktif antara pemerintah , rakyat, dan berbagai
kelompok kepentingan di dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan
Pancasila.
Kemasan wujud good governance dalam paradigma dalam negeri, terefleksi
dari penekanan pokok-pokok kebijakan yang mencakup empat bidang, yaitu :
1) Politik : memposisikan pemerintah sebagai fasilitator, mendorong dialogis
yang interaktif, dan dorongan untuk berkembangnya lembaga politik dan
tradisi;
2) Pemerintahan dalam negeri : pengakuan kewenangan daerah (kecuali
yang dipusatkan), pemisahaan executive dan legislative daerah, serta
mengawal berkembangnya dinamika NKRI;
5
3) Partisipasi masyarakat: mendorong prakarsa local terus berkembang
dan mendorong peranan maksimal lembaga kemasyarakatan;
4) Pembangunan Daerah : memberikan tekanan orientasi regional/local,
menjawab masalah kunci daerah/wilayah, dan memperkuat kerja sama
wilayah/antar daerah.
Kontekstual Kepemimpinan Nasioanal
Untuk mencapai cita-cita nasional (Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana dalam Aline II Pembukaan UUD
1945) dan Tujuan Nasional sebagaimana dalam Alinea IV Pembukaan UUC
1945, diperlukan STRATEGI NASIONAL.
Strategi Nasional ini harus disusun dengan memperhatikan dinamika
Iingkungan strategis (internal dan eksternal) dan sesuai dengan paradigma
baru yang berkembang. Proses bagaimana strategi nasional dapat mencapai
cita-cita dan tujuan nasional masih tergantung pada berbagi factor, yang terpenting
adalah kepemimpinan nasional dan spirit paradigma kepemimpinannya. Contoh
spirit, saat ini, yang berkembang di Indonesia dalam pembangunan adalah
paradigma baru dengan tiga spirit yang dikandungnya yaitu : otonomi daerah,
good overnance, dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah
dalam pembangunan nasional akan diwarnai dengan spirit ini dalam berbagai
bentuknya.
Secara konseptual, bagaimana GG menuju cita-cita nasional pada
akhirnya akan tergantung pada bagaimana kepemimpinan yang efektif dan
manajemen yang efisien, mendasarkan diri pada prinsipprinsip GG dalam
dinamika tantangan dan perkembangan yang dihadapi.
PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE
i
Governance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau
pengelolaan (management) à bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki
atau menjadi urusan pemerintah.
Kata Governance memiliki unsur kata kerja yaitu governing yang berarti
bahwa fungsi oleh pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga
negara) à perlu seimbang/setara dan multi arah (partisipatif). Governanve without
government berarti bahwa pemerintah tidak selalu diwarnai dengan lembaga, tetapi
termasuk dalam makna proses pemerintah.
Good Governance à tata pemerintahan yang baik dan atau menjalankan
fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia,
struktur, aturan dll).
Clean Government àpemerintah yang bersih dan berwibawa.
`Good Corporate à tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih.
KONSEP GOOD GOVERNANCE
Perspektif governance mengimplementasikan terjadinya pengurangan peran
pemerintah, sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Pertanyaan
bagaimana negara (pemerintah) menempatkan diri dan bersikap ketika berlangsung
proses governing dalam konteks governance ? Atau bagaimana pemerintah
berperan dalam memngelola negara atau publik ? Setidaknya terdapat enam
prinsip yang ditawarkan yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan
ini, yaitu :
7
a. Dalam kolaborasi yang dibangun, negara ( baca : pemerintah) tetap
bermain sebagai figur kunci namun tidak mendominasi, yang memiliki
kapasitas untuk mengkoordinasi (bukan memobilisasi) aktor-aktor pada
institusi-lnstitusi semi dan non-pemerintah, untuk mencapai tujuan-tujuan
politik.
b. Kekuasaan yang dimiliki negara harus ditransformasikan, dari yang
semula dipahami sebagai "kekuasaan atas" menjadi "kekuasaan untuk"
menyelenggarakan kepentingan, memenuhi kebutuhan, clan menyelesaikan
masalah publik.
c. Negara, NGO, swasta, dan inasyarakat lokal nlerupakan aktor-aktor
yang memiliki posisi dan peran yang saling menyeimbangkan - untuk tidak
menyebut setara.
d. Negara harus mampu mendesain ulang struktur dan kultur organisasinya
agar siap dan mampu menjadi katalisator bagi institusi lainya untuk menjalin
sebuah kemitraan yang kokoh, otonom, dan dinamis.
e. Negara harus melibatkan semua pilar masyarakat dalam prosos
kebijakan mulai dari formmulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta
pemberian layanan politik.
f. Negara harus mampu meningkatkan kualitas responsivitas,
adaptasi, dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kepentingan,
pemenuhan kebutuhan, dan penyelesaian masalah publik.
Menurut UNDP (United Nation Development Program), good governance
memiliki delapan prinsip sebagai berikut:
a. Partisipasi
b. Transparansi
c. Akuntabel
d. Efektif dan efisiensi
e. Kepastian hukum
f. Responsif
g. Konsensus
h. Setara clan inklusif
i
Ada pula yang menyebutkan sepuluh prinsip, mirip dengan daflar di alas,
yalmi :
a. Partisipasi : warga memiliki hak (clan mempergunakannya) untuk
menyampaikan pendapat, bersuara dalain proses petumusan hebijakan
publik, balk secara langsung maupun tidak langsung.
b. Penegakan hukum: hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa
pengecualian, hak asasi manusia dilindungi, sambil tetap dipertahankannya
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
c. Transparansi: penyediaan inforinasi tentang pemerintali(an) bagi
publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperolch informasi yang
akurat clan memadai.
d. Kesetaraan: adanya peluang yang lama bagi setiap anggota
masyarakat untuk beraktivitasiberusaha.
e. Daya tanggap : pekanya para pengclola instansi publik terhadap aspirasi
masyarakat.
f. Wawasan ke depan: pengelolaan masyarakat hendaknya dimulai
dengan visi, misi, dan strategi yang jelas.
g. Akuntabilitas: laporan para penentu kebijakan kepada para warga.
h. Pengawasan publik: terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatat
pemerintah, termasuk parlemen.
i. Efektivitas clan efisiensi : terselenggaranya Icegiatan instansi publik
dengan menggunakan cumber daya yang tersedia secara optimal clan
bertanggnung jawab. Indikatornya antara lain : pelayanan mudah, cepat,
tepat, dan murah.
9
Profesionalisme : tingginya kemampuan clan moral para pegawai
pernerintah, termasuk parlemen.
C. Kondisi Good Governance di Indonesia
Laporan Global Competitiveness Report yang dipullikasikan oleh World
Economic Forrmr (WFF) yang nienganalisis daya saing ekonomi dengan dua
pendekatan, yakni pendekatan peilumbuhan ekonomi (OCI) dan pendekatan mikro
ekonomi (MCI) rnenunjukkan baltwa peringkat daya saing perekonomian Indonesia
(Growth Competitiveness Index/M) merosot lagi clari urutan ke-64 di tahun lalu
(2001) ke urutan 67 (dari 80 negara) di tahun ini, clan daya saing mikroekonomi
(Microeconomic Competitiveness hndex/MCI) turun sembilan tingkat, dari urutan ke-
55 menjadi ke-63.
Sebelumnya sebuah suivei yang dilaporkan pada bulan Juni tahun 2001,
yang dilakukan olch Political and Economic Risk Consultancy (PERC),
menempatkan Indonesia dalam kelompok dengan resilco polilik clan ekonomi
terburuk di antara 12 negara Asia bersama Cina clan Vietnam.
Dilihat dari kebutuhan dunia akan usaha akan kepercayaan investor yang
menuntut adanya corporate governance berdasarkan prinsip-prinsip dan praktek
yang direrima secara internasional (International Best Practice) maka terbentuknya
Komite Nasional mengenal Kebijakan corporate governance National Commite on
Corporate Fovernance (NCCG) di bulan lgustus tahun 1999 merupakan suatu
tonggak penting dalam sejarah perkembangan GG di Indonesia.
Selanjutnya seorang pengamat mencoba mengkaji kadar penyelenggaraan
pemerintahan yang baik di Indonesia, beliau menyimpulkan bahwa ada beberapa
pertanyaan yang perlu diperhatikan, apabila Indonesia akan menciptakan
pemerintahan yang baik, antara lain :
· Bagaimana relasi antara pemerintah dan rakyat.
· Bagaimana kultur pelayanan publik
· Bagaimana praktik KKN
· Bagalinana kuantitas dan kualitas konflik antara level pemerintah
i
· Bagainlana kondisi tersebut c11 propinst'kabupatcn kota.
Dari kajian yang dilaksanakan maka diternukan ciri pemerintahan yang buruk, tidak
efisien dan tidak efektif, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
1. Relasi antara pemerintah dan rakyat berpola serba negara
2. Kultur Pemerintah sebagai tuan dan bukan pelayan
3. Patologi pemerintah dan kecenderungan KKN
4. Kecenderungan lahirnya etno politik yang kuat
5. Konflik kepentingan antar pemerintah.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu kesepakatan
menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah,
masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar
semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan
yang dilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi
politik maupun ekonomi rakyat tersumbat.
Tata pemerintahan yang baik bukanlah suatu hal yang baru. labi Muhammad
S.A.W telah mempraktekkan tata pemerintahan semacam ini di Madinah. Di
berbagai pelosok Musantara seperti di Sumatra Barat, Bali, dan banyak daerah
lainnya masyarakat tradisional telah menerapkan tata pemerintahan yang
baik. Konsep yang kini dikemas dalam kata-kata modern ini semenjak dulu
sesungguhnya telah dijalankan di tingkat desa di hampir semua daerah di Indonesia.
Menurut Dokumen Keijakan UNDP :
Tata pemerintahan adalah pengunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi
guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan
mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan
kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan
hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara
mereka.
Sumber:
Tata Pemerintahan menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan, Januari 1997 –
Dokumen Kebijakan UNDP.
11
CIRI TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
1. Mengikutsertakan semua
2. Transparan dan bertanggung jawab
3. Efektif dan adil
4. Menjamin adanya supermasi hukum
5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan
pada konsensus masyarakat
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.
UFISUR-UNSUR TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
1. PARTISIPASI
Semua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, balk secara
langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili
kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan
kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk
berpartisipasi secara konstruktif.
2. SUPREMA5I HUKUM
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama
hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. TRANSPARAN51
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses
pemerintahan, lembagalembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihakpihak
yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat
dimengerti dan dipantau.
4. CEPAT TANGGAP
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani
semua pihak yang berkepentingan.
5. MEMBANGUN KONSENSUS
Tata pemerintahan yang balk menjembatani kepentingankepentingan yang
berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang
terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus
dalam hal kebijakankebijakan dan prosedur-prosedur.
6. KESETARAAN
Semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka.
i
7. EFEKTIF DAN EFI5IEN
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai
kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya
yang ada seoptimal mungkin.
8. BERTANGGUNG JAWAB
Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasiorganisasi
masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun
kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban
tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang
bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat
ke dalam atau ke luar.
9. VISI STRATEGIS
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan
atas tata pemerintahan yang balk dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan
apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu
mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya
dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
Erna Witular
Ketua Dewan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
1. Apa artinya tata pemerintahan ?
Tata pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas dari
pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama
dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu,
masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta. Ada dua hal
penting dalam hubungan ini :
a. Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku
lainnya.
b. Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaanperbedaan
di antara mereka melalui proses di atas diharapkan akan tumbuh
konsensus dan sinergi di dalam masyarakat. Perbedaan yang ada justru
menjadi salah satu warna dari berbagai warna yang ada dalam tata
13
pengaturan tersebut.
2. Apa ukuran tata pemerintahan yang baik ?
Salah satu ukurannya adalah tercapainya suatu pengaturan yang dapat
diterima sektor publik, sektor swasta dan masyarakat madani.
a. Pengaturan di dalam sektor publik antara lain menyangkut
keseimbangan kekuasaan antara badan eksekutif (presiden), legislatif (DPR
dan MPR), dan yudikatif (pengadilan). Pembagian kekuasaan ini juga
berlaku antara pemerintah pusat dan daerah.
b. Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama,
termasuk mengatur perusahaan dalam negeri besar maupun kecil,
perusahaan multinasional, koperasi dan sebagainya.
c. Masyarakat madani mencapai kesepakatan bersama guna mengatur
kelompok-kelompok yang berbeda seperti kelompok agama, kelompok olah
raga, kelompok kesenian, dan sebagainya.
3. Bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam tata pemerintahan yang baik ?
a. Pertama, dengan mengawasi sektor publik dan sektor publik dan
sektor swasta, dan juga memberikan masukan-masukan yang konstruktif
pada pemerintah dan sektor swasta demi berlangsungnya pelayanan yang
baik bagi masyarakat luas.
b. Kedua, terlibat langsung dalam proses-proses pembangunan yang
menyangkut diri sendiri dan masyarakat. Warga masyarakat misalkan saja
dapat membentuk paguyuban-paguyuban lokal atau bergabung dengan
LSM-LSM yang ikut ambil bagian aktif dalam pembangunan di daerah
setempat.
17.47
Abu Khattab
Posted in: Scorpio
